foto
TEMPO/Kink Kusuma Rein

Pembangunan Perumahan Menang Tender di Timor Leste  

TEMPO.COJakarta -PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk memenangkan proyek pembangunan gedung Kementerian Keuangan Timor Leste senilai US$ 21,7 juta (Rp 195,3 miliar). Hal ini disampaikan dalam keterangan tertulis  hari ini  Kamis, 29 Desember 2011. Sekretaris Perusahaan PT PP, Betty Ariana, berharap dapat menangkap peluang lebih besar di pasar negara tetangga itu.

Lingkup pekerjaan di Kementerian Keuangan Timor Leste ini meliputi struktur, arsitektur, serta pengerjaan mekanikal dan elektrikal bangunan. Gedung yang akan dibangun berlokasi di Aitarac Laran, Dili, seluas 20.038 meter persegi. Gedung  ini rencananya akan rampung dalam waktu 18 bulan. 

Kontrak dengan Timor Leste ini merupakan bagian dari kontrak yang baru didapat hingga pekan ketiga Desember 2011. Total nilai kontrak hingga saat ini sebesar Rp 11,8 triliun.  Menurut Betty, proyek pemerintah dan badan usaha milik negara  masih mendominasi kontrak yang didapat perseroan.
“Jika ditambah lagi dengan kontrak bawaan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 6 triliun, total kontrak yang didapat bisa mencapai Rp 17,8 triliun,” kata dia.

Selain itu, PTPP juga optimistis mendapat kontrak yang berhubungan dengan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Kontrak tersebut meliputi pembangunan bandar udara di enam lokasi, yaitu Bandara Sultan Thaha Jambi, Bandara Juwata Tarakan Kalimantan Timur, Bandara Sepinggan Balikpapan, Bandara Samarinda Baru, Bandara Supadio Pontianak, dan Bandara Ngurah Rai.
Source: http://www.tempo.co/read/news/2011/12/29/090374363/Pembangunan-Perumahan-Menang-Tender-di-Timor-Leste




Nilai kontrak ini sebesar Rp 901 miliar.  “Proyek-proyek ini mencakup 8 persen dari perolehan kontrak baru tahun ini,” kata Betty. Selain itu, PTPP juga masih mengincar beberapa proyek yang sedang menunggu putusan pemenang. “Ini artinya bekal pendapatan tahun depan cukup aman,” katanya. 

M'sian company close to getting gas pipeline deal in Timor Leste


Risen Jayaseelan (The Star), The Asia News Network, Petaling Jaya, Malaysia | Wed, 12/21/2011 11:21 AM
A Malaysian company representing Germany's Europipe GmbH, is close to securing a deal to build a much-needed gas pipeline from a massive oil and gas field off the waters of Timor Leste to its mainland, sources said.
Petro-Mekong Corp Sdn Bhd, which has been involved in gas pipeline projects in the region, has been instrumental in promoting the plan for landing the gas on Timor Leste, the sources said, adding this could potentially lead to other Malaysian companies getting involved in the pipeline project in areas such as pipe coating. Europipe is the world's largest manufacturer of welded large-diameter pipes.
Both parties have conducted a feasibility study for the gas pipeline, which would measure more than 300km and stretching from the Greater Sunrise oil and gas field to Timor Leste's mainland, the sources added. The cost of the pipeline and pipe laying is estimated at US$1 billion to $2 billion, while a further $5 billion to $6 billion is expected to be spent on building gas separation and processing plants on the mainland in Timor Leste.
Another source indicated that the Timor Leste government was also in negotiations with an international resource giant for an offtake agreement to purchase some of the oil and gas that would be processed at these plants.
The pipeline will be built from the massive Greater Sunrise oil and gas field that lies in the sea between East Timor and Australia. It was discovered in 1974 and according to some estimates, holds in excess of 8 trillion cubic feet of gas and 290 million barrels of oil. The oil field is closer to East Timor than to Darwin in Australia, where a large processing plant already receives crude oil and gas via another pipeline from a different offshore field in East Timor.
A local newspaper in East Timor recently reported that Prime Minister Xanana Gusmao had told members of parliament there that he was to soon make an official visit to Europipe in Germany to evaluate the commercial and technical aspects of the proposal by Europipe.
Petro-Mekong Corp is a company said to be linked to businessman Datuk Seri Dr Shafiq Sit Abdullah. When contacted, Shafiq declined to comment. Shafiq has had shareholdings in several listed and unlisted companies.
Gusmao, the former guerilla independence hero who was sworn in as prime minister in 2007, has been actively seeking to ensure that a pipeline is built from the Greater Sunrise oil and gas field into East Timor in order for the country to enjoy more economic benefits and spin-offs from its own natural resources.
The East Timor government and Australian oil-and-gas giant Woodside, that has been developing another oil and gas field off the waters of East Timor following an earlier agreement with the then Indonesian-led East Timor government, have been at loggerheads on this issue.
Woodside had said it would prefer to build the first-of-its-kind floating processing plant at the oil field itself at a cost of $8 billion to $10 billion.
Last May, The Australian reported that Gusmao said Woodside was trying to steal East Timor's natural resources from the Greater Sunrise oil and gas field.
“I don't believe Woodside because it is a liar. They intend to steal our oil and gas in the Timor sea as they don't want to bring the pipeline to East Timor,” Gusmao was quoted as saying.
At the recently-held 19th ASEAN summit in Bali, Indonesia, ASEAN leaders agreed in principle to admit Timor Leste as a new member to the grouping. Timor Leste's application will, however, have to go through the usual process where ASEAN will ensure its membership would bring benefits both to the country and the group. At the conference, Malaysia reiterated its support for Timor Leste to join ASEAN.
The former Portuguese colony of East Timor, annexed by Indonesia as East Timor, was wracked by violence before gaining hard-won independence as Timor Leste in 2002. It is the poorest country in the region by a number of benchmarks.

Hore, Pulau Timor tidak Krisis Listrik lagi Tahun Depan
Penulis : Palce Amalo
Rabu, 21 Desember 2011 10:37 WIB     
KUPANG--MICOM: Empat pembangkit listrik yang sedang dalam proses pembangunan di Nusa Tenggara Timur dijadwalkan beroperasi pada 2012. Empat pembangkit itu ialah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Bolok di Kupang berkapasitas 2x16,5 megawatt (mw), PLTU Ropa berkapasitas 2x7 mw di Ende, PLTU Atapupu 4x6 mw di Belu, dan pembangkit listrik panas bumi (PLPB) Ulumbu berkapasitas 2x2,5 mw di Manggarai.

Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya mengatakan hal itu seusai meninjau pembangunan PLTU Bolok, Rabu (21/12). Riefky mengatakan, setelah pembangunan PLTU Bolok selesai, krisis listrik yang selama ini melanda Pulau Timor segera berakhir.

Rencananya, PLTU itu beroperasi paling lambat Juni 2012. Saat ini proses pembangunan PLTU telah mencapai 76 persen, dan pengadaan peralatan mencapai 90 persen.

Adapun pembangunan jaringan untuk interkoneksi dengan PLTU Atapupu masih terkendala sejauh 95 kilometer di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara di kawasan melewati hutan lindung.

"Kami bawa persoalan ini ke pusat agar secepatnya diselesaikan sehingga pembangunan jaringan selesai secepatnya," katanya.

Di mengatakan elektrifikasi NTT telah mencapai 50 persen, sehingga dengan beroperasinya empat PLTU tersebut elektrifikasi di daerah ini membaik.

"Kami mendorong agar elektrifikasi ini juga akan menjadi perhatian dari Kementrian ESDM dan PLN," katanya.

Manager Unit Pelaksana Konstruksi Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara I Ari Susetyo mengatakan saat ini pekerja di PLTU mulai memasang turbin, melakukan instalasi listrik, dan persiapan individual tes. (PO/OL-10)

Bibit Siklon Tropis Tumbuh di Laut Timor
Penulis : Palce Amalo
Selasa, 20 Desember 2011 21:05 WIB     

KUPANG--MICOM:
 Bibit siklon tropis dengan tekanan udara 1010 milibar (mb) dilaporkan tumbuh di Laut Timor, Selasa (20/12). Tekanan rendah itu tejadi di perairan utara Darwin, Australia, pada posisi 12.4 lintang selatan dan 133.8 bujur timur. 

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Syaiful Hadi mengatakan jika bibit badai tersebut tumbuh menjadi siklon, wilayah Nusa Tenggara (NTT) dan Bali bakal dilanda hujan deras.

"Kalau tekanan udaranya di bawah 1.000 milibar baru menjadi badai. Tetapi antara satu sampai dua hari ke depan, kemungkinan munculnya badai masih kecil," katanya.

Karena potensi terbentuknya badai masih kecil, menurutnya, BMKG belum mengeluarkan peringatan kepada masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkannya. Meski belum muncul badai, tambahnya, saat ini pertumbuhan awan mulai terlihat di langit NTT hingga perairan Laut Timor dan perairan Laut Arafura. "Pertumbuhan awan besar menunjukkan akan terjadi hujan lebat," katanya. (PO/OL-01) 



East Timor president supports Iran peaceful nuclear program
Kuala Lumpur, Dec 14, IRNA – East Timor President and Nobel Laureate Jose Ramos Horta expressed hope that Iran would achieve its right to access peaceful nuclear energy and can reach desirable results in negotiation.
T30710598-2091917.jpg
In a ceremony to receive Iran new accredited Ambassador to East Timor Mahmoud Farazandeh credentials on Tuesday afternoon, President Horta made the remarks.

He said that it is time for all countries with nuclear arms to start seriously to abolish all their nuclear, chemical and biological arsenal.
He expressed hope that situation in Iran's nuclear dossier would not be more complicated.
Concerning recent developments in the Middle East, President Horta expressed hope that the developments can be led to establishment of democracy, peace and stability in the region.

Mahmoud Farazandeh, who is Iran's Ambassador to Indonesia, has been accredited to East Timor.
East Timor received its independence in May 2002.
1391**1771

Source: http://www.irna.ir/ENNewsShow.aspx?NID=30710598
Islamic Republic News Agency/IRNA NewsCode: 30710598


Growing Up With Barely a Meal a Day
Ade Mardiyati | December 11, 2011
20111211181009795.jpg A local in front of his house at the Noel Baki campsite. (JG Photo/Ade Mardiyati) 

Out of love for Indonesia, Dominggus da Costa, along with his wife and children, decided to leave his hometown of Dili, East Timor in 1999, the year that marked the end of Indonesia’s nearly 25-year occupation of his homeland.

At the time, the Indonesian government was offering two options for East Timorese: They could remain Indonesian citizens or become citizens of the newly independent nation.

“I chose Indonesia because I loved this country that gave us life and also because I simply thought that life would be better than if we stayed in East Timor,” he said. “I was wrong.”

The Indonesian government, Dominggus said, had promised that each family that migrated to West Timor, which is part of Indonesia, would receive a house. Twelve years later, however, Dominggus, as well as other former East Timorese who are now spread throughout East Nusa Tenggara province, still have yet to receive what had been promised.

Some 115 families, including Dominggus’s, made the jump, living first in a refugee camp in Tuapukan. There were no proper houses for them to live in, he said.

“All we had was this five-by-six meter house where 10 families, or about 70 people, were squeezed in,” Dominggus said. “We struggled just to find space to sleep. There was garbage everywhere and water was scarce. Many suffered from diseases like dengue fever and diarrhea, as well as skin problems. Others died.

“We lived like that for four years. The government has never given us the houses it promised.”

In 2003, the refugees were relocated to Naibonat village. Three years after that, they finally began a new chapter of their lives when the United Nations High Commissioner for Refugees provided the families with homes and a block of land for their livelihoods in Manusak village.

However, like many other former East Timor refugees in the province, Dominggus’s life today is far from comfortable. Much of East Nusa Tenggara is unsuitable for growing crops.

To survive, the father of seven plants yams and corn on his plot of land and sells them only on the rare occasion that he has a surplus.

“It is usually only enough for our family to eat once a day,” he said. “We rarely take the yams and corn to the market to sell.

“On a daily basis, we eat yams or corn with any edible leaves we can find around here. Rice is too expensive for us, which costs Rp 7,000 to Rp 8,000 (80-90 cents) per kilogram.

“Sometimes we trade yams for rice when we want to eat it. We hardly eat fish, let alone meat. They are just too expensive.”

For years, thousands of ex-East Timorese refugees in East Nusa Tenggara have had to cope with countless problems, most notably the lack of proper housing.

During a recent visit, sponsored by the European Union, to some locations, the Jakarta Globe found that the houses in which the ex-East Timorese refugees, referred to as “new citizens,” live do not meet the basic standards of home.

In camp areas, people reside in modest dirt-floor houses made of dried wood and leaves. Each home has a separate kitchen and bathroom, but neither meet common standards of decency. Typically, animals such as chickens and pigs are kept in a barn just meters away from the house.

Clean water is unavailable in many areas, forcing residents to walk long distances to get what they need for the day.

“A well was included in the housing package UNHCR gave us, but it is too dry here,” Dominggus said. “We have to walk 700 meters to get water. Children can normally manage to carry a two-liter container, while adults can carry back 10 liters. We don’t have electricity either. We use kerosene lamps at night.”

The residents’ right to the land is also in dispute because they were resettled in areas where other people had been living for generations.

Through the Aid to Uprooted People program, the EU has provided assistance to address the issues in East Nusa Tenggara and other parts of Indonesia. As much as 5 million euros ($6.7 million) has been allocated to the project, which helps refugees and internally displaced people obtain better access to land, homes, health care, education and jobs.

“We want to help them meet their basic needs and achieve social integration with their communities,” said Muamar Vebry, the EU’s project officer for post-disaster reconstruction. “We also want to ensure that this help is aligned with the Indonesian government’s priorities through a close cooperation with the Ministry for the Development of Disadvantaged Regions [PDT] and the provincial government.”

The head of the Kupang region, Ayub Titu Eki, said the central government will provide funds to build 1,000 homes and renovate 750 units in the area in the near future. However, he said, the availability of land remains a problem.

“There is not enough land to build these homes, and locals will demand high prices for their land because they know it is in high demand,” he said.

While it is unknown when the homes will be built, thousands of ex-East Timorese refugees are in urgent need of proper housing.

“We are also human,” said Marcelino Rai, 29, who lives in a campsite in Noel Baki village. “We have the same rights as other Indonesian citizens.”

As for Dominggus, opting to remain Indonesian is a decision he said he regrets.

“Everything is difficult now,” he said. “I worked as a security officer in East Timor and although I earned very little money, I had a house and a little land where I could grow some vegetables. I just thought life would be better here.”

Dominggus said he was disappointed that the Indonesian government had broken its promises to the loyal East Timorese who migrated.

“But I am not angry,” he said. “I am proud that I am still an Indonesian,” he said. “I can only pray to God to let me have these hands and eyes for as long as I live so I can keep working for my family.”

Growing up with barely a meal a day

Isak Sarmento, 9, was not yet born when his parents, Alasi da Pintu and Alfredu Piris, decided to leave East Timor amid the conflict in 1999.

He knows nothing of the chaos that once engulfed the region.

He has no idea that where he lives in Noel Baki village is a campsite where ex-East Timorese refugees, including his parents, resettled years ago. Like most children his age, the second grader enjoys playing with his classmates.

The home where he lives is a semi-permanent structure with two bedrooms and earthen floors. The walls are made of bebak , the midrib of the native lontar tree (Borassus flabellifer), while the zinc roof raises the temperature in the house.

Despite the hardships, Isak seems to be comfortable in his bedroom, although, “There are a lot of mosquitoes here, especially at night,” he said.

His mother works on someone else’s farm picking and selling vegetables in the market. His aging blind and deaf father stays at home most of the time, performing occasional work as a cattle caretaker for others.

Although children need proper nutrition to develop properly, Isak typically eats just once a day because his parents are too poor to provide anything more.

“I wait for my wife to come home from work. If she brings food, then we can eat. If not, we just forget about it,” said Isak’s father, Alfredu.

Isak’s two elder brothers now live in orphanages in Java and Sulawesi. “They can have a better life there,” said Alasi, Isak’s mother. Inside their house, there is a special corner where they have placed a statue of the Virgin Mary and a cross.

“We put it here so we can pray,” Isak said. “In my daily prayers to Mother Mary, I say ‘Please give our family food to eat, at least once a day.’ ”


RI-Timor Leste Galang Kerja Sama Pariwisata
Penulis : Gantyo Kuspradono
Minggu, 11 Desember 2011 12:38 WIB     
 

DILI--MICOM: Guna mempererat tali persaudaraan, Indonesia dan Timor Leste menggalang kerja sama di bidang budaya dan pasriwisata. Kedua negara juga telah menyiapkan naskah kerja sama di bidang itu yang jika tidak ada halangan akan ditandatangani dua kepala pemerintahan pada 20 Mei 2012.

Sebagai langkah awal, Sekjen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Wardiyatmo, Sabtu (10/12) di Dili mengadakan pembicaraan khusus dengan Menteri Paiwisata Timor Leste Gil da Costa Alves.

Ke Timor Leste, tim misi persahabatan RI-Timor Leste yang dipimpin Wardiyatmo juga membawa tim kesenian dan budaya serta penyanyi Katon Bagaskara. Mereka menghibur rakyat Timor Leste dalam acara Dili Sunset Fair pada Jumat (9/12) malam di Pantai Pasir Putih. Warga Dili menyaksikan penampilan tim kesenian RI itu dengan antusias.

Berbicara dengan Alves, Wardiyatmo mengungkapkan RI dan Timor Leste sama-sama mempunyai potensi pariwisata yang kalau dikelola dengan baik bisa mensejahterakan rakyat kedua negara. Selama ini, katanya, kedua negara belum punya ”payung” kerja sama.

Oleh sebab itulah, katanya, sebagai langkah awal, "kami membawa tim budaya dan kesenian dalam acara Dili Sunset Fair dan mendapat sambutan luar biasa dari warga Dili."

Menurut Wardiyatmo, kesenian, budaya dan pariwisata – juga bahasa – merupakan alat yang paling efektif bagi masyarakat kedua negara untuk mepererat dan memperkuat tali persahabatan.

KBRI sendiri, menurut Duta Besar RI untuk Timor Leste Edi Setyobudi, memberikan kesempatan kepada warga Timor Leste untuk berlatih memainkan alat musik tradisional Indonesia, angklung. KBRI juga mendirikan Pusat Budaya Indonesia guna memberikan peluang bagi warga Timor Leste belajar bahasa Indonesia dan belajar tentang budaya Indonesia.

Menjawab Media Indonesia, Menteri Pariwisata Timor Leste Gil da Costa Alves menjelaskan, pihaknya ke depan akan menjadikan sejarah (Portugis) sebagai keunggulan wisata Timor Leste. Bahkan wisata sejarah ini, katanya, bisa disinergikan dengan fakta sejarah yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu hadirnya bangsa Portugis di Batavia, Ambon dan Flores.

"Kalau kami mau menyaingi Bali jelas tidak mungkin. Apa yang akan kami jual? Jika pantai yang akan kami jual, semua negara punya pantai, bahkan lebih bagus. Yang bisa kami berdayakan adalah wisata sejarah," tegasnya.

Menurut Alves, negaranya kini juga sedang membangun infrastruktur untuk menunjang pariwisatanya, sebab jumlah hotel di Timor Leste, khususnya di Dili masih sangat terbatas. Oleh sebab itulah, masih menurut Alves, target kunjungan wisatawan ke Timor Leste tidak muluk-muluk, tahun ini cuma 100.000 orang, sedangkan untuk jangka waktu 10-15 tahun ke depan, rata-rata per tahun bisa mencapai 500.000 wisatawan.

Alves dan Wardiyatmo yakin jika kedua negara sama-sama mempunyai ikatan kerja sama di bidang itu, apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, kedua negara bisa saling berbagi. (Gty/X-12)


Timor-Leste’s Sergio Vieira de Mello Award will go to CEPAD

Geneva/Dili (PRWEB UK) 11 December 2011
The Sergio Vieira de Mello Award will be presented to Interpeace local partner in Timor-Leste on Monday 12th December.
Joao Boavida, Executive Director of the Centre for Peace and Dialogue (CEPAD) will be accepting the prize from Nobel Peace Prize Laureate and President of Timor-Leste, José Ramos-Horta.
Boavida will be present to accept the prize on behalf of CEPAD and all those brave individuals that support the organization’s peacebuilding work.
“The CEPAD team is working tirelessly to enable Timorese society to build lasting peace. A country with a violent past is now turning itself around to become a flagship example of how peace must be build from within a society. Respect for human rights is a key part of this process,” explains Renée Larivière, Programme Development Director at Interpeace.
CEPAD was created following the devastating violence of 2006 that resulted in a number of deaths and extensive destruction of property. More than 160,000 people fled to rural districts, with many ending up in internally displaced persons’ camps in and around Dili.
“It is a great honor to have been selected for this award. We owe this recognition not just to the CEPAD team, but to all the brave Timorese across the country that have participated in our work, sharing their ideas, inputs and insights,” stated Joao Boavida, Executive Director of CEPAD.
Larivière confirms: “The peacebuilding work carried out by the CEPAD team is exemplary. In difficult conditions they never lose site of the being inclusive, no matter the subject they are dealing with. It has been through this approach that they have managed to achieve so much, importantly, with the support of all levels and sectors of society.”
Sergio Vieira de Mello, acting as the UN Secretary-General Special Representative in Iraq, was killed, with 21 of his colleagues, in a car bomb attack in Baghdad on 19 August 2003. This award, the annual lecture and other events and prizes commemorate his life and achievements.
____________

About CEPAD
The Centre of Studies for Peace and Development (CEPAD) is a Timorese NGO that was established in 2007 in response to the violent political crisis of 2006. It uses collaborative research and dialogue engagement to advance the understanding and address conflict-related issues and the major challenges to democracy in Timor-Leste.
Timorese national, João Boavida, is the Executive Director of CEPAD. The CEPAD team has extensive experience in engaging with local communities and key stakeholders since 2007 as a means to address the question of how to overcome conflict and build sustainable peace in Timor-Leste.
The CEPAD board is made up of respected individuals from different sectors of society, as well as representatives from each of the four sovereign bodies which form the state of Timor-Leste; namely, the Parliament, Government, Presidency and the Supreme Court.

CEPAD works in partnership with Interpeace, an international peacebuilding organization.
______________

About Interpeace

TWITTER: @InterpeaceTweet
Interpeace is an international peacebuilding organization headquartered in Switzerland with programmes in 16 conflict-affected countries.It was created by the United Nations in 1994 to work with societies divided by violent conflict to build sustainable peace. It became independent in 2000 and today has an innovative operational partnership with the UN.
Interpeace currently supports peacebuilding programmes in Burundi, Cyprus, Guinea-Bissau, Israel, Liberia, Palestine, Rwanda, the Somali Region, Timor-Leste and on Youth Violence Prevention in Central America (Guatemala, Honduras and El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Belize), and has a thematic programme on post conflict constitution-making.
###
Lisa Ross-Magenty-Blaettler
Interpeace Headquarters - Geneva
+41 22 917 8338
Email Information


Apartments offered to Timor Leste refugees

The Jakarta Post | Sat, 12/10/2011 11:34 AM
A | A | A |
KUPANG: The Kupang regency administration in East Nusa Tenggara, has offered apartments to refugees from Timor Leste currently staying in makeshift shelters.

Over 1,000 families took refuge in East Nusa Tenggara when East Timor, now Timor Leste, became independent from Indonesia, following a referendum in 1999. They have since lived in shelters while the local government worked to find them permanent settlements. 

Regent Ayub Titu Eki said that his administration was looking to provide decent settlements to the refugees. “It’s difficult to meet their demands that a settlement be built with cultivated land,” he said when meeting with a European Union monitoring team on Wednesday.

“The solution is the government builds apartments with the hopes that the rest of the land can be used for cultivation,” he said.

The refugees have complained about the settlements provided by the government. “The government has built settlements in a number of locations since 2001. But they are far from access to education, healthcare and economic opportunity. There is no electricity or clean water,” Vasco Amaral, a refugee at Tuapukan village, said on Friday.

Margaretha, another refugee, said that around 500 school children might drop out because their parents faced financial difficulties.

The European Union has assisted 4,663 refugees with settlement, social facilities, healthcare, education services and economic empowerment, according to reports.


UE Bantu Rumah bagi WNI Asal Timor Leste

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG - Uni Eropa (UE) membantu perumahan untuk 4.663 warga negara Indonesia berasal dari Timor Timur yang berdomisili di 15 desa di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, guna meminimalisasi konflik dengan warga lokal.
"Bantuan ini lebih bersifat untuk menormalisasikan kehidupan warga eks-pengungsi Timtim yang telah memilih menjadi WNI, agar bisa sejajar kehidupannya dengan warga lokal," kata pimpinan proyek UE bagian rekonstruksi pascabencana Muamar Vebri di Kupang, Jumat, setelah berkunjung ke beberapa permukiman warga eks-Timtim di Kabupaten Kupang.

Selama 2011-2013, katanya, UE telah mengalokasikan hibah sebesar lima juta Euro untuk warga baru eks-Timtim di NTT guna mengantisipasi konflik horisontal antara mereka dengan masyarakat asli dan menormalisasi kondisi pengungsi yang terlantar agar memperoleh hidup yang layak. "Dana tersebut ditangani Care Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Alfa Omega untuk membantu sebanyak 4.663 warga baru eks-Timtim yang menyebar di 15 desa di wilayah Kabupaten Kupang," katanya.

Selain dengan Care Indonesia dan Yayasan Alfa Omega, kata dia, UE juga bermitra dengan United Nations Habitat yang beraktivitas di NTT, khusus untuk membantu menormalisasi kondisi pengungsi yang masih terlantar agar bisa memperoleh kehidupan yang lebih layak dan memberikan pelatihan penguatan kapasitas bagi parlemen serta pemerintah setempat.
Ia menjelaskan, kunjungan anggota Uni Eropa ke NTT untuk melihat secara langsung kondisi eks-pengungsi Timtim yang memilih menjadi WNI dan menyaksikan proyek perumahan yang sudah dikerjakan di Desa Oebelo, Kabupaten Kupang.

"Kami datang ke Kupang untuk melihat proyek perumahan bagi pengungsi yang didanai oleh UE dan juga untuk menyaksikan secara langsung kehidupan pengungsi serta warga baru di NTT," ujarnya.

Selain proyek perumahan, katanya, warga baru di NTT juga mendapat dua jatah proyek yakni proyek SESAMA (Sustainable Settlement With Ekonomic Security of Uprooted People and Ther Host Communities through Strengthened and Adequate Mediation Approach) sebesar 1,080 juta Euro untuk mendapatkan akses lahan, tempat tinggal, fasilitas umum, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan mata pencaharian baru.

Selain itu, katanya, proyek peningkatan kapasitas untuk mempertahankan perdamaian dan memperkuat pemerintah setempat. "Proyek tersebut dilaksanakan oleh UN Habitat untuk peningkatan kapasitas parlemen dan pemerintah mengatasi kebutuhan orang-orang tertinggal atau terlantar," katanya.