Jumat, 11 September 2009 | 03:33 WIB
Jakarta, Kompas
Balibo Five merujuk pada kasus terbunuhnya lima wartawan asing di Timor Leste pada tahun 1975 saat meliput masuknya tentara Indonesia ke Timor Leste.
”Terus terang, keinginan memperkarakan kembali Balibo Five bertentangan dengan semangat kita untuk melihat ke depan. Semangat Indonesia dan Timor Leste mengakhiri segala sesuatu yang mengganggu hubungan kedua negara dilakukan dengan membentuk Commission of Truth and Friendship (CTF),” ujar Presiden, Kamis (10/9).
Presiden mengingatkan Australia agar turut mendukung langkah-langkah CTF untuk mengakhiri konflik secara bijak, kemudian melihat ke depan dengan sejumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Indonesia maupun Timor Leste.
”Ini penting agar hubungan dengan Australia yang sekarang dalam keadaan baik, bahkan sangat baik, tidak terganggu dengan masalah-masalah yang muncul, karena menggunakan cara berpikir, yang menurut kita tidak tepat,” kata Presiden Yudhoyono.
Presiden mengumpamakan, jika metode berpikir ke belakang itu juga digunakan Indonesia, bisa saja Indonesia mempersoalkan kembali terjadinya kerja rodi pada masa penjajahan Belanda. ”Penjajahan itu sendiri, menurut saya, adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Tetapi bangsa yang cerdas, bangsa yang arif tentu melihat ke depan,” ujarnya.
Pada kesempatan terpisah, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, peristiwa Balibo sudah lama diklarifikasi oleh Pemerintah Indonesia.
”Pada kejadian itu tidak bisa dibuktikan siapa yang bersalah karena ada silang tembakan. Itu bukan kesalahan Kopassus karena terjadi aksi saling tembak, kedua pihak terlibat baku tembak, tidak bisa tuduhan diarahkan kepada Kopassus atau tentara yang bertugas saat itu,” ujar Juwono.
Juwono menambahkan, saat bertugas sebagai duta besar di Inggris, ia juga telah menemui keluarga para korban yang memiliki dwikewarganegaraan serta menjelaskan persoalan yang terjadi. ”Persoalannya sudah selesai. Tetapi sekarang ada saja pihak di Australia yang ingin mengangkat kembali sebagai isu politik lokal. Politik negara bagian di mana keluarga dan konstituen anggota parlemen setempat meminta kepolisian mengangkat kembali masalah 34 tahun lalu,” kata Juwono.
Presiden telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menangani masalah tersebut.
Pemerintah Indonesia, dengan diwakili Dirjen Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf) Departemen Luar Negeri RI dan Duta Besar RI di Canberra, juga telah mempertanyakan dan menyampaikan sikap atas dibukanya kembali penyelidikan kasus itu.
Menteri Luar Negeri Australia Stephen Smith mengatakan, Indonesia dan Australia akan menghadapi perkembangan terbaru ini dengan ”cara yang tenang dan bijak”. (AFP/OKI/DAY)
source: http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/09/11/03335322/presiden.jangan.berpikir..mundur
No comments:
Post a Comment